PEMBENTUKAN TIM PANSUS CPNS 2010,GAGAL DI TANGAN DEWAN

Usulan Pembentukan Tim Panus Kandas
Kuat Dugaan Ada Sejumlah Anggota Dewan Terlibat Dalam Rekayasan Tes CPNS 2010
SELATPANJANG POST- Usulan Pembentukan Tim panitia khusus (pansus) CPNS 2010,Yang Usulkan oleh anggota komisi 1 di DPRD kepulauan Meranti Ada indikasi di endapkan. Ini terjadi setelah pimpinan DPRD dan Komisi I,Punya hiby baru main pingpong ketika di kofirmasi wartawan, Bahkan saling lempar tanggung jawab

Meskipun hearing anatara angata anggoat DPRD dengan panitia CPNS 2010 sudah berlangsung dua minggu yang lalu ,Sayangnya nafu anggota dewan yang ketika itu merekomondasikan pembentukan pansus ketika hearing,Ternyata sampai detik itu kelanjutanya, Bahkan kabarnya pun semakin tak jelas, Bahkan di antara anggota DPRD yang ikut hearing dengan yang tiak ikut, ada kesan saling lempar tanggung jawab, Termasuk ketika wartawan ini mengkomfirmasi wakil ketua DPRD kabupaten kepulauan meranti, Yaitu M Tofiqurrahman dan M Jufri, kepada wartawan ini mengaku pihaknya belum mendapat salinan tertulis hasil maupun usulan hearing khususnya terkait usulan pembentukan tim pansus CPNS 2010
“ Berdasarkan komfirmasi yang kita lakukan keketua dewen, Sejauh ini ketua komisi satu selaku penyelnggara (pimpinan) hearing belum menyampaikan laporan secara tertulis terkait hasil hearing maupun usulan pembentukan tim pansusa, ke pimpinan dewan, Jadi bagai mana ungkin kita akan membahas di tingkat fraksi, sebab pembentukan tim pansus itu harus melalui hasil rapat pandangan fraksi, Ujar M Tofiquurahman S.Pd M.Si wakil ketua DPRD Kab kepulauan meranti di dampingi M JUfri di ruang kerjanya minggu lalu.
Menurut Tofiq Politisi dari partai gerindra itu menambahkan, Usulan pembentukan pansus itu memang di rekomondasikan dalam hearing, Namun usulan itu justru belum di sampaikan oleh ketua komisi 1 DPR,guna di tindak lanjuti dalam rapat fraksi, Sebab perlu di ketahui jika tidak ada laporan secara tertulis dari ketua komisi satu, mana mungkin kita akan membentuk tim pansus, tegasnya.
-----------------------------------

yang terlihat saling bertentangan pihak eksekutif- legislatif dalam sebuah sidang atau rapat. Terutama ketika keduanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan rekayasa tinggkat tinggi penerimaan CPNS. Pertentangan selalu terjadi antara legislatif dan eksekutif. Dan pada saat itu juga keingginan pembentukan pansus sangat serius terlihat dari anggota DPRD yang hadir.

“ Hanya gertak sambal DPRD saja untuk pembentukan pansus tentang rekayasa tingkat tinggi penerimaan CPNS. Pasalnya, sampai sekarang pansus belum juga terbentuk. Bahkan, ada indikasi yang mengarah tidak terbentuknya pansus tersebut.” Ujar Zaini Mahadun selaku ketua Lembaga Pengawas Asset Negara Indonesi (LPANI). Minggu (30/01) kemarin.

Lanjutnya, mengatakan kita menyayangkan sikap pimpin DPRD yang seperti itu. Sebab, kalau pembentukan pansus ini gagal berarti masyarakat menilai DPRD tidak sanggup menjalankan tugasnya, dan masyarakat juga kecewa dan menilai ada permainan DPRD.

"Untuk itu kita menganggap pembentukan pansus ini penting. Selain dikhawatirkan penilaian dari masyarakat tentang kinerja DPRD, juga, kalau tidak diselesaikan sekarang, akan berdapak bahwa DPRD sudah kehilangan taringnya dan itu semua hanya gertakan belaka, “ sesal Zaini M.

Ketika ditanya masalah belum dibentuk karena unsur pimpinan belum lengkap Zaini mengatakan, menurutnya juga belum bisa membentuk pansus. Alasannya karena unsur pimpinan belum lengkap itu dianggap alasan klasik. Seharusnya pansus segera dibentuk agar penyidikan kecurangan yang bersarat KKN itu segera dapat diselesaikan.

“ Jika pansus itu memang dibutuhkan banyak masyarakat melihat tingkat urgen tidaknya persoalan itu, pansus bisa dibentuk. Karena tidak ada kaitannya dengan perda, kewenangan pembentukan pansus ada di pimpinan DPRD Kabupaten kepulauan Meranti.” ujar Zaini M lagi.