MASYARAKAT DESA LEMANG DUKUNG IRWAN NASIR SEBAGAI BUPATI KEPULAUAN MERANTI

RANGSANGBARAT.Jika tidak ada perubahan,Masyarakat kabupaten kepulauan meranti pada juni 03 nanti, Akan menorehkan sejarah dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang pertama kali dalam menentukan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan meranti.Untuk memantapkan siapa calon yang akan di usung,ratusan masyarakat desa lemang kecamatan rangsang barat beberapa waktu lalu, menyatakan siap memilih Drs Irwan Nasir sebagai calon bupati kepulauan meranti.

Dukungan masyarakat desa lemang kecamatan rangsang barat untuk memenangkan Drs Irwan nasir sebagai bupati kepulauan meranti, di sampaikan langsung secara terbuka di desa tersebut, tepatnya di halaman rimah Haji Azli tokoh masyarakat setempat, yang juga di hadiri oleh sedikitnya empat kepala desa kecamatan rangsang barat, kepala sekolah, Iskandar Ketua tim pemenangan Drs Irwan, jamaludin Kasoni Ketua tim sahabat irwan serta tokoh muda dan tokoh masyarakat.

“Biarpun saat ini belum massanya kampanye, tetapi kami masyarakat desa lemang kecamatan rangsang barat, Telah menyatukan tekat untuk memenangkan Drs Irwan Nasir sebagai bupati kepulauan meranti dalam pemilukada juni mendatang, Sebab kami masyarakat bawah menginginkan pemimpin yang betul-betul memihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat bawah demi kemajuan bersama.jelas H Azli pengusaha ternama di kepri itu.

Sebab lain, kenapa dukungan masyarakat desa lemang agar saudara irwan nasir menjadi bupati kepulauan meranti, dikarenakan yang bersangkutan adalah orang birokarasi mengiang di benaknya,

Di samping itu, Drs Irwan nasir mantan bendaharawan pemerintah propinsi riau itu, yang saat ini menjabat di pimprov kepri di salah satu jabatan strategis, sudah barang tentu kemampuanya dalam mengelola dan mencari anggaran pendapatan daerah sudah tidak di ragukan, jadi agar tidak sangsi dan ragu, nantinya meranti memiliki anggaran kecil, maka kita sudah selayaknya memilih drs irwan nasir sebagai bupati kepulauan meranti.pemerintahan yang sangat handal, bagai manapun untuk memajukan daerah ini di perlukan sosok pemimpin birokaris yang memiliki loyalitas kepada masyarakat, mengingat yang bersangkutan meskipun menduduki jabatan penting di pimprov riau dan pimprov kepri, perjuanganya bersama pejuang lainya dalam pembentukan kabupaten kepulauan meranti, tidak goyak sedikit pun, meski ancaman jabatan tarohanya.

Di samping itu,karena daerah ini masih baru di mekarkan, dan memerlukan pemimpin yang mampu mengelola keuangan daerah, serta mampun menciptakan pendapatan daerah, Maka calon yang kita dukung ini, memiliki criteria itu semua, sebab yang bersangkutan mantan bendaharawan pimprov riau, dan saat ini menduduki jabatan strategis di dispenda kepri, di samping ia memiliki kedekatan dengan sejumlah pejabat penting di riau, maupun di Jakarta.


Menghadapi Pemilukada Meranti
Kelompok Nelayan Desa Teluk Ketapang Minta Amyurlis Ikut Mencalon

MERBAU. Sedikitnya 600 kepala keluarga yang berdomisili di desa teluk ketapang kecamatan Merbau kabupaten kepulauan meranti,Mayoritas mereka adalah para nelayan tradisional,Dalam menghadapi pemilihan umum daerah kabupaten kepulauan meranti yang akan di gelar pada 03 juni nanti, kayaknya telah memiliki pilihan siapa figure yang tepat untuk mereka usung baik sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan meranti,Adapun figure tersebut adalah Amyurlis Amran atau biasa di sapa pak ucok pilitisi kawakan dari partai bintang reformasi yang saat ini sebagai anggota DPRD kabupaten kepulauan meranti.

Harapan masyarakat teluk ketapang agar Ucok ikut dalam pemilihan kepala daerah, Baik sebagai bupati maupun wakil bupati dalam pemilu kada nanti, di sampaikan langsung oleh Muhammad Ali selaku ketua kolompok nelayan bineka mewakili ratusan kepala keluarga desa teluk ketapang kamis (04/02) di desa tersebut.”Sebagai mana usulan masyarakat desa teluk ketapang kecamatan merbau yang 97 persen masyarakatnya berpropesi sebagai nelayan tradisional berharap kepada Amyurlis Amran anggota DPRD Kabupaten kepulauan meranti,dari Fraksi PBR di harapkan turut mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati dalam pemilukada juni nanti.

Jelas M Ali, Yang mendapat aplusan tangan dari 600 an warga yang hadir dalam kesempatan itu, Dukungan terhadap Amyurlis agar mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati, bukan semata-mata kiprahnya sebagai anggota DPRD Bengkalis yang kami anggap berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional di desa ini, Namun sosok Amyulis di mata masyarakat nelayan yang ada di wilayah kabupaten kepulauan meranti, dapat di katakan sebagai orang tua angkatnya para nelayan.

Apalagi politisi PBR itu, kami anggap satu-satunya politisi atau anggota DPR yang tidak pernah melupakan janjinya kepada masyarakat kecil, bahkan atas dukungan kuat masyarakat bawah, pada pemilihan anggota DPRD tahun ini, Amyurlis menduduki rangking tertinggi di bandingkan anggota DPRD lainya yang berjumlah 25 orang di meranti itu dalam perolehan suara untuk perorangan di seluruh kabupaten kepulauan meranti,

Selain itu, Meskipun dirinya selama lima tahun terahir seabagi anggota DPRD kabupaten bengkalis, Namun dirinya tidak pernah lupa memperhatikan nelayan, hal ini di buktikan atas binaan beliau, kami para nelayan di desa teluk ketapang yang selama ini mengalami kendala dalam melakukan aktifitas sebagai nelayan tradisional, di karenakan tidak adanya alat pendukung penangkapan ikan di laut yang memadai,Ternyata berkat kemurahan belia hal itu sudah tidak lagi menjadi kendala, dan sosok pemimpin seperti inilah yang di inginkan oleh masyarakat, pujinya.

Sementara itu Amyurlis Amran anggota DPRD kabupaten kepulauan meranti, Yang menghadiri kegiatan tersebut, dalam rangka peresmian jembatan nelayan sepanjang 200 meter maupun bantuan kepada ratusan nelayan desa teluk ketapang, pihaknya merasa terharu atas apa yang di inginkan oleh masyarakat teluk ketapang agar dirinya mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati,”Tujuan saya ke tempat acara ini dalam rangka meresmikan penggunaan jembatan nelayan sepanjang 200 meter maupun memberikan bantuan jarring kepada ratusan nelayan di sini, Jadi kalau ada dukungan agar saya mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati, Saya sangat terharu dan bertanya-tanya dalam hati.

“Sebenarnya, Apa yang di inginkan oleh lapisan masyarakat kabupaten kepulauan meranti dalam menghadapi pilkada tahun ini, Memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan apa yang saya pikirkan, Sebab saya tidak pernah berniat untuk mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati kepulauan meranti, Namun kenyataanya seperti telah kita ketahui semuak, Sebagain besar masyarakat desa, dari 75 lebih desa dan kelurahan yang ada di meranti, dan selama lima tahun terahir ini saya kunjungi, Mereka, selalu meminta kepada saya agar kelak mencalonkan diri sebagai bupati maupun wakil bupati, termasuk dalam pemilikada meranti tahun ini.

Berkat dorongan maupun dukungan masyarakat, agar saya mencalonkan diri dalam pemilukada nanti, yang setiap hari terus bertambah baik di sampaikan secara langsung maupun dukungan secara tertulis melalui organisasi, Saya siap maju dalam pemilukada kabupaten kepulauan merantik, Baik orang nomor satu maupun nomor dia meranti, Mengingat dukungan penuh kami peroleh melalui muscab DPC PBR kabupaten kepulauan meranti, Yang merekomondasikan saya maju dalam pemilukada nanti, terangnya.

Saya siap berpasangan dengan siapa saja, dan saya siap duduk di meranti satu maupun meranti dua, asalkan figure itu komitmen mengutamakan kepentingan rakyat meranti, Di samping bersih tidak korupsi dan Kolusi, Sebab apa yang telah di amanahkan oleh masyarakat meranti, agar saya mencalonkan diri dalam pemilukada hanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas, Dan komitmen saya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mungkin lapisan masyarakat meranti, sudah mengetahui sejauh mana upayan yang kita lakukan selama menjadi anggota DPR,katanya.

Dalam acara peresmian penggunaan jembatan nelayan sepanjang 200 meter dan bantuan jarring kepada ratusan nelayan di desa teluk ketapang di hadiri oleh Drs Darlan camat merbau, Edi masudi anggota DPRD meranti dapil merbau dari partai PPP,Aziz ariskan anggota DPRD Meranti dari PBR, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsure lainya, yang membaur bersama ratusan nelayan.


sebagai anggota DPRD kabupaten bengkalis

yang di saksikan oleh




yikapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik sebagai bu
Masyarakat desa teluk ketapang kecamatan merbau,

Buntut Pemukulan Terhadap Pedagang
LSM SIB Desak Bupati Berikan Tindakan Tegas Kepada Camat

SELATPANJANG.Upaya pemkab kepulauan meranti melalui pemerintah kecamatan tebing tinggi, Melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima maupun parkir dan penertiban sejumlah fasilitas umum lainya agar kota selatpanjang tidak semerawut perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak,Akan tetapi adanya dugaan sikap arogansi camat tebing tinggi yang semena-mena melakukan pemukulan terhadap pedagang harus menjadi perhatian serius bupati kepulauan meranti,Jika perlu yang bersangkutan di berikan tindakan tegas.sebagai sangsinya.

“Saya sangat yakin, semua komponen masyarakat di selatpanjang ini akan mendukung upaya pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang di laksanakan oleh pemerintah kecamatan tebing tinggi dalam melakukan penertiban kota selatpanjang yang ahir-ahir ini mulai terlihat semerawut,yang di sebabkan oleh berbagai persoalan yang sudah lazim di hadapi oleh kota yang baru berkembang, yaitu mengenai maraknya PKL, maupun pengaturan parker yang tidak tertata rapi hingga persoalan lainya, yang membuat kota selatpanjang tidak lagi nyaman untuk di pandang mata, jelas Jamaludin kasino selaku Coordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Indonesia Bersatu (LSM-SIB) jakarta untuk wilayah kabupaten kepulauan meranti.

Tambah jamal, Namun demikian upaya penertiban terhadap wilayah banyak di antaranya yang menimbulkan pro dan kontra, hal ini di karenakan penertiban itu tidak di lakukan dengan baik maupun tidak adanya solusi yang di berikan oleh pemerintah terhadap dampak yang nantinya akan timbul terkait upaya penertiban yang mereka lalukan, misalkan saja, kenapa sampai saat ini masih banyak selaki spanduk maupun baliho dengan berbagai motif kepentingan, di pasang oleh mereka di sembarangan tempat, sehingga membuat suasana pinggiran jalan semakin semeraut, karena pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang penuh dalam menjaga tata ruang kota tidak memberikan fasilitas maupun tempat pemasangan baliho maupun spanduk yang memadai,

Ldebih dari itu jamaludin wakil ketua IKJR selatpanjang dan seitarnya itu, terkait penertiban PKL di pasar sandang pangan yang katanya berujung pemukulan terhadap salah seorang penjaja toko, yang pelakukanya adalah seorang camat, Di sini perlu di telusuri dengan sedetail mingkun, kenapa sampai seorang camat melakukan pemukulan, jangan jangan camat sudah muak sama pedagang karena intruksinya tidak di hiraukan, atau ada sebab lain kenapa camat memukul pedagang, sebab kalau lah para PKL tidak setuju di lakukan penertiban, tentu saja mereka akan melakukan gerakan perlawanan, namun sampai saat ini tidak ada perlawanan yang mereka lakukan.

Terlebih lagi, Jika saja pemerintah ingin melakukan penertiban terhadap PKL yang ada di kota selatpanjang, kayaknya PKL yang ada di pasar sandang pangan itu tidak perlu di prioritaskan peneertibanya, sebab selain mereka berada di pasar induk, mereka juga jauh dari keramaian maupun jalan jalan protokoler, namun upaya penertiban bias di lakukan seperti di pasar pelabuhan tanjung garapan yang banyak di lalui pejabat yang datang maupun pergi melalui pelabuhan, PKL di pasar bangles yang menuju kantor bupati, dan PKL di SD 08 jalan imam bonjol yang ternyata tidak di kelola oleh dinas pasar,namun demikian sebelum di lakukan penertiban terhadap PKL itu, hendaknya pihak-pihak terkait melakukan koordinasi dengan pedagang guna mencari solusi terbaik demi menjaga kota selatpanjang agar tetap terjaga kebersiahanya.

Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh,hal itu sangat minim sekali di lakukan setiap kali akan melakukan penertiban, sehingga penertiban yang tidak memberikan solusi, dan PKL merasa di haling-halangi haknya untuk mencari nafkah, apalagi mereka sudah mendapat restu berjualan di tempat tersebut, sudah barang tentu, PKL akan menggerutu,

Guna memberikan rasa jera kepada pejabat yang arogansi dalam menjalankan tugasnya, kami menghimbau kepada bupati kepulauan meranti sekali lagi agar memberikan sangsi tegas, begitu juga kepada pedagang yang merasa dirinya telah mengganggu ketertiban umum, sekiranya mencari tempat yang tidak mengganggu ketertiban, hal ini jika di lakukan tentunya sebuah partisipasi kita semua yang harus di hargai oleh semua pihak, harapnya.


Dewan Minta Pertanggung Jawaban Ke Pemkab Bengkalis
Dari Banyaknya Proyek Bermasalah Hingga Proyek Mubazir Di Meranti

SELATPANJANG- Lagi-lagi soal pembangunan Proyek Jaringan
Listrik di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Kepulauan Meranti,beberapa tahun lalu oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis, menjadi buah bibir bagi sejumlah anggota DPRD Meranti terpilih. Soalnya sejak selesainya proyek tersebut hingga saat ini belum difungsikan oleh pihak PLN, semenentara kondisi bangunannya sudah banyak yang rusak.

Seperti diungkapkan salah seorang anggota DPRD Meranti terpilih,Aziz Ariska, dari Partai bintang reformasi, ia menduga proyek jaringan listrik yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Bengkalis beberapa tahun lalu hanaya sekedar proyek yang bertujuan untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Demi kepentingan pihak tertentu saja. Buktinya, jika proyek tersebut benar-benar untuk kepentigan masyarakat mustahil sudah hampir 6 tahun lebih tiang listrik yang ada tidak berfungsi,jika
ditanya dengan pihak PLN mereka tidak berani menggunakan jaringan tersebut karena belum ada kejelasan penyerahan oleh Pemkab bengkalis kepada pihak PLN.

“Kita sangat menyayangkan tiang dan kabel listrik yang sudah
terpasang dipinggir jalan, terutama di wilayah kecamatan Rangsang, serta di kecamatan tebing tinggi
Barat dan Kecamatan Merbau sampai saat ini masih ada yang tidak difungsikan dan terbiarkan begutu saja, sama halnya dengan
pembangunan proyek PDAM yang terdapat di kecamatan merbau, sampaisekarang tidak berfungsi karena sumber airnya tidak ada, berapa milyar dana APBBD dihabisi untuk menyelesaikan proyek tersebut” Papar aziz warga desa tanah merah yang akan menduduki kursi empuk di DPRD Kabupaten kepulauan meranti.

Menurut Politisi muda itu,yang juga sebagai penasehat ketua kerukunan nelayan se kabupaten kepulauan meranti, seharusnya Bupati Bengkalis jangan tinggal diam, dia berhak meminta penjelasan dan pertanggung jawaban instansi terkait dengan proyek tersebut, mustahil masalah MoU penyerahaan jaringan Listrik yang sudah dibangun tersebut dengan pihak PLN tidak selesai-selesai hingga sekarang ini.

“Kita berharap menjelang berakhirnya jabatan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis, masalah jaringan Listrik dan proyek PDAM khususnya yang ada di wilayah kabupaten kepulauan meranti dan semuanya itu bermasalah dapat diselesaikan pengerjaanya, Jadi biar tidak di katakana proyek itu nantinya proyek mubazir.minimal ada solusi yang terbaik, tidak didiamkan begitsaja. Apalagi soal PDAM dan mesjid Raya yang ada di Teluk Belitung
semestinya sebelum asset daerah Bengkalis tersebut diserahkan Ke pemerintah kabupaten kepulauan Meranti pemkab bengkalis harus melakukan perbaikan, jangan menyerah barang yang yang tidak bias di manfaatkan.

Berdasarkan data yang berhasil di himpun wartawan ini dari berbagai sumber, mengenai asset pemkab bengkalis yang berada di kepulauan meranti, yang pengerjaanya menggunakan uang rakyat,Namun belum bias di manfaatkan maupun ada yang mubazir antara lain adalah, Proyek pelabuhan perikanan di desa tanjung samak kecamatan rangsang yang menggunakan dana sering antara APBD bengkalis dengan APBB Propinsi riau yang menelan milyaran rupiah dan kondisinya terbengkalali karena tidak dapat di fungsikan, begitu juga pembangunan GOR di jalan dorak, yang sampai saat ini entah bagai mana kejelasanya, termasuk masalah sewa mesin di selatpanjang yang tidak jelas ulung pangkalnya, mengenai jual daya yang di terima PLN dari mesin pemda, termasuk proyek PDAM di kecamatan rangsang barat, pembangunan turap beton di pinggiran pantai selathitam, maupun pembangunan jalannhotmik simpang perumbi yang belum sampai satu bulan di tinggal pekerjanya kondisi badan jalan sudah mulau bergelembung dan bergelombang, selain itu pengerjaan proyek jalan menggunakan material subsdid, solar dan minyak tanah yang seharusnya di nikmati masyarakat.

Pemkab Bengkalis Harus Propesional

5 Fraksi Pertanyakan Kejelasan Dan Untuk Kabupaten Meranti

SELATPANJANG – Lima Fraksi dari tujuh Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, mempertanyakan tentang biaya-biaya hibah, gaji PNS, RSUD Selatpanjang, PDAM, Biaya Pilkada dan Listrik serta Biaya lainnya untuk kabupaten Kepulauan Meranti dalam pandangan umumnya, Selasa (2/2) terhadap pidato Bupati Bengkalis tentang RAPBD tahun 2010.

“Ada lima fraksi dari tujuh Fraksi kecuali Fraksi Demokrat
dan PKS yang ada di DPRD Bengkalis, dalam pandangan umumnya mempertanyakan hal yang sama tentang sejumlah biaya hibah, listrik, PDAM, RSUD, biaya Pilkada serta gaji PNS untuk kabupaten Kepulauan meranti, terhadap pidato Bupati Bengkalis terhadap pengantar APBD Bengkalis tahun 2010.
” Ujar Dedy, Anggota DPRD Bengkalis Dapil II Meranti, kepada riaupesisir Rabu (3/2).

Kelima Fraksi yang menpertanyakan soal biaya-biaya untuk Kabupaten Kepulauan meranti tersebut, yakni Fraksi Golkar yang
disampaikan Iskandar Budiman, Fraksi gabungan I Syafro Maizal, Fraksi Gabungan 2 Daud Qultom, Fraksi PAN Darmizal. S.Ag, dan Fraksi PPP Tarmizi.

Dijelas Dedi Putra, dalam pidato Bupati Bengkalis tentang pengantar APBD tahun 2010 sama sekali tidak memperjelas tentang biaya bantuan untuk kabupaten Kepulauan Meranti, hanya yang disebutkan adalah bantuan dana Hibah sebesar Rp 3 Miliyar dan bantuan Sewa Ginset Listrik Rp 12.5 Milyar dan pilkada Rp 3 m. Sementara untuk RSUD, PDAM,Gaji PNS, biaya lainnya sekali tidak terungkap.

Justru itu, kelima fraksi didalam menyamapaikan pandangan umumnya, mempertanyakan kepada Bupati Bengkalis tentang sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten Induk membantu Meranti, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Meranti.’ Ungkap Dedi Putra dari PPP ini Khusus Pandangan Umum Fraksi PPP, menilai bahwa Pemekaran Kabupaten
Kepulauan Meranti menyisakan berbagai persoalan yang merupakan
tanggung jawab Kabupaten Induk sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2009.Karena semua persoalan tersebut adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas Dedi Putra.

Menyikapi adanya kegemangan pemkab bengkalis selaku kabupaten induk memberikan kejelasan terkait dana bantunan ke pemkab kepulauan meranti,Tarmizi Ap Sekretaris badan perjuangan pembentukan kabupaten kepulauan meranti mengatakan, “Kami sangat yakin dan optimis jika pemkab bengkalis nantinya, tidak akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji terkait pengalokasian dana hibah maupun bantuan ke pemkab kepulauan meranti

Sebab tidak mungkin pemkab bengkalis yang merupakan daerah terkaya nomor dua di Indonesia itu, mau di beri gelar daerah paling pelit dalam memberikan bantuan kepada daerah hasil pemekaran di wilayah mereka, apa lagi bupati samsurizal adalah putra meranti.namun kewaspadaan itu wajar saja di ungkapkan oleh sejumlah kalangan mengingat, pemkab bengkalis dalam memberikan bantuan dana hibah ke meranti, tahap awal memang sangat minim danpaling kecil di bandingan daerah darah kabupaten induk lainya, yang waktu itu di mekarkan.

Lebih dari itu, tarmizi, Untuk itu kami tegaskan kepada pemkab bengkalis agar sekiranya mematuhi aturan perundang-undangan yang ada dalam hal memberikan dana bantuan kepada pemkab kepulauan meranti,Selain itu karena sudah di atur dalam perundang-undangan, maka pemkab kepulauan meranti, tanpa merasa dirinya meminta, di harapkan melakukan beberapa hal tuntutan procedural, termaasuk tuntutan kelejasan itu harus di dukung oleh semua komponen, seperti yang di lakukan oleh dewan
Meskipun Belum Jelas Anggaran Untuk Meranti Ada
Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten
Induk , Harus bersikap arief dan bijaksana menyikapi konsekwensi
penganggaran untuk daearah otonom baru Meranti. Karena Hal ini masih merupakan tanggung jawab Kabupaten Induk.
Demikian ditegaskan ,Anggota DPRD kabupaten kepulauan meranti H M Adil SH Politisi partai hanura asal pemilihan kepulauan merantiRabu (3/2) di Selatpanjang.

“Kita minta pemerintah kabupaten Bengkalis selaku kabupaten induk memiliki tanggung jawab dan selalu bersikap arief dan bijaksana terkait pengalokasian dana bantuan kepada pemkab kepulauan meranti sebagai daerah pemekaran baru.walau bagamaimanapun haltersebut merupakan masih tanggung jawab kabupaten Induk” Ujar Adil

Menurut Politisi muda ini, yang juga akan mencalonkan diri sebagai bupati kepulauan meranti dalam pemilukada juni mendatang, daerah otonom baru Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjadi tanggung jawab Kabupaten Induk selama 2- 3 tahun atau sampai kabupaten/kota baru memiliki APBD sendiri.Halini sesuai dengan
dasar hokum UU Nomor 12 tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan meranti dan PP no 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan pengabungan daearah.Pada pasal 29 ayat 4 dana hibah diberikan oleh Kabupaten Induk sampai terbentuknya APBD sendiri, kemudian pada ayat 5 dinyatakan APBD Kabupaten Induk tetap dilaksanakan termasuk cakupan wilayah Kabupaten Baru sebelum Kabupaten baru mempunyai APBD sendiri terang adil.

Lebih lanjut dijelaskannya, disamping dana hibah untuk operasional
Pemda, masalah pemilihan umum Kepala daerah (pemilu Kada) tetap
menjadi tangggungan kabupaten Induk Bengkalis dan Provinsi Riau. Dan untuk kegiatan pelayanan dasar gaji pegawai, kesehatan, pendidikan, PDAM, Listrik dan penyelesaian sejumlah proyek bermasalah sangat dibenarkan oleh undang-undang.

“Kita akui memang betapa kegiatan telah dianggarkan oleh Pemkab
Bengkalis dan beberapa permasalahan seperti gaji pegawai dan lain-lain perlu didudukkan bersama” Ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis ini.

Disarankannya, agar pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti dan kabupaten Bengkalis serta Provinsi Riau agar duduk bersama untuk membicarakan persoalan yang dihadapi, saya yakin ini hanya miskomunikasi saja dan kuurangnya koordinasi antara pemerintah.Tambah Anggota DPRD Bengkalis Dapil Mertanti itu.